"Aparat Desa di Morut bersama Adat Terima Bantuan BPJS Ketenagakerjaan, BesarannyaTak Main-main" Kolonodale, RESPON AKTUAL - Apar...
"Aparat Desa di Morut bersama Adat Terima Bantuan BPJS Ketenagakerjaan, BesarannyaTak Main-main"
Kolonodale, RESPON AKTUAL - Aparat Desa di Morut bersama Adat Terima Bantuan BPJS Ketenagakerjaan, nilainya mencapai ratysan juta rupiah.
Bantuan tersebut diberikan langsung Kepala BPJS Ketenagakerjaan yang didampingi Wakil Bupati Morut H. Djira .
Menurut Wabup, bantuan berupa santunan kematian bernilai ratusan juta rupiah kepada ahli waris seorang aparat desa dan seorang anggota lembaga adat desa, uang tersebut merupakan hasil kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Morut.
Santunan kematian itu diberikan kepada ahli waris Yan Berkat Masa, aparat Desa Mohoni senilai Rp159.174.380, terdiri atas santunan kematian Rp 42 juta, jaminan hari tua Rp 4.674.380 dan beasiswa untuk satu orang anak almarhum bernilai Rp 112.500.000.
Santunan kematian lainnya diserahkan kepada ahli waris Yusnan Landegawa, anggota Lembaga Adat Desa Petumbea senilai Rp 42 juta.
Kegiatan yang dirangkai dengan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan itu diselenggarakan pada Rapat Koordinasi Kepala Desa, Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Morut di Ruang Pola Kantor Bupati Morut, Senin siang. (23/12)
Pihak BPJS mengapresiasi perhatian Pemkab Morut terhadap aparat desa yang telah memberikan perlindungan sosial kepada seluruh kades dan aparatnya, BPD serta lembaga adat desa, sehingga bila terjadi risiko sosial, keluarga mereka akan tetap mendapat perlindungan sosial yang memadai.
Wabup Morut H. Djira dalam pengarahannya di hadapan ratusan peserta yang terdiri atas semua camat, kades, aparat desa dan ketua BPD mengatakan bahwa santunan ini merupakan manfaat langsung yang diterima ahli waris setelah Pemkab Morut melindungi seluruh aparat desa dan Lembaga Adat Desa melalui program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan sejak dua tahun terakhir.
Perlindungan sosial Ketenagakerjaan dari Pemkab Morut bekerja sama dengan BPJS tidak hanya Perangkat Desa serta Pemangku Adat di Morut. BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Morut turut melindungi para petani dan nelayan, pekerja agama (pendeta dan imam masjid).
Hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Delis Djira agar seluruh Kades dan BPD terus meningkatkan kinerja dan kreativitas guna mempercepat pembangunan desa agar lebih cepat sehat, cerdas dan sejahtera (SCS) sesuai visi-misi Pemkab Morut.
Diterangkan Wabub Djira para Kades serta BPD merupakan ujung tombak pembangunan Morut sebab Morut yang sehat, cerdas dan sejahtera hanya akan terwujud kalau desa-desa lebih dahulu menjadi SCS," ujar H.Djira.
Sedangkan Bupati Morut Delis J. Hehi yang memberikan pengarahan di akhir Rakor tersebut mengatakan bahwa mulai 2025, setiap desa akan mendapat tambahan dana masing-masing Rp1 miliar, di luar Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
"Dengan kucuran dana tambahan Rp1 miliar perdesa ini saya bermimpi suatu saat Morut akan menjadi daerah tujuan studi-tiru daerah-daerah lain di Indonesia terkait pembangunan desa," ujarnya.
Delis menegaskan bahwa dana tambahan Rp1 miliar tiap desa itu akan digunakan sebagian besar atau 70 persen untuk meningkatkan infrastruktur desa dan kebutuhan mendasar lainnya di desa tersebut. (RoMa/Ryo)
