Pekerjaan jaringan irigasi kewenangan daerah melalui Inpres irigasi di BWS Sulawesi III Palu tahun 2025
" Peran BWS Sulawesi III Palu Merawat Irigasi Mendukung Ketahanan Pangan di Sulawesi Tengah 2025 "
PALU - Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu terus menunjukan komitmennya mewujudkan swasembada pangan di Sulawesi Tengah melalui pembangunan, pemeliharaan serta perawatan infrastruktur Sumber Daya Air tahun sepanjang tahun.
Melalui Inpres nomor 2 tahun 2025. Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu terus fokus pada pembangunan maupun pemeliharaan jaringan irigasi, seperti saluran, pintu air, embung, sumur, parit, tanggul, instalasi pompa serta sistem drainase dengan tujuan utamanya yakni meningkatkan kapasitas serta efisiensi irigasi terutama untuk wilayah persawahan tada hujan baik kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten.
Pada tahun 2025 terdapat beberapa program peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi utama kewenangan daerah yang ditangani langsung BWS Sulawesi III lewat program Inpres Irigasi. Untuk Inpres Tahap III tersebar di 9 Kabupaten di Sulawesi Tengah.
Yakni Kabupaten Banggai mendapatkan dana penanganan sebanyak 3 Daerah Irigasi
• Daerah Irigasi Hek
• Daerah Irigasi Balu Boko-Boko
• Daerah Irigasi Samaku
Sementara untuk Ipres Irigasi di Kabupaten Banggai Kepulauan mendapatkan penanganan 2 Daerah Irigasi yakni;
• Daerah Irigasi Luksagu
• Daerah Irigasi Takalar Atas
Kabupaten ketiga yang mendapatkan bantuan dana inpres irigasi yakni di Kabupaten Donggala sebanyak 2 Daerah Irigasi yakni
• Daerah Irigasi Tandayo serta
• Daerah Irigasi Labean
Sedangkan untuk Kabupaten Buol, pemerintah pusat memberikan perhatian peningkatan dan rehabilitasi Daerah Irigasi sebanyak 2 yaitu;
• Daerah Irigasi Bongo di Kecamatan Bokat dan
• Daerah Irigasi Jatimulya di Kecamatan Momunu
Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2025 mendapatkan bantuan lewat inpres irigasi satu (1) yakni Daerah Irigasi Tananagaya.
Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu melalui Satuan Kerja SNVT PJPA WS Palu - Lariang, WS Parigi Poso, WS Kaluku - Karama hadir tidak hanya membangun infrastruktur irigasi tapi lebih dari itu membawa manfaat nyata untuk percepatan swasembada pangan secara nasional.
Setiap tahapan proses pekerjaan di lapangan dilakukan secara rinci, terstruktur sebagai wujud nyata komitmen BWS Sulawesi III Palu mewujudkan pasokan air yang optimal ke petak-petak sawah petani.
Di Kabupaten Kabupaten Parigi Moutong, BWS Sulawesi III Palu melakukan penanganan jaringan irigasi kewenangan daerah yakni pada;
• Daerah Irigasi Parigi Kanan serta
• Daerah Irigasi Tanda
Sedangkan untuk Inpres Irigasi di Kabupaten Poso sebanyak 2 Daerah Irigasi yaitu.
• Daerah Irigasi Kasiguncu dan
• Daerah Irigasi Halulai
Di Kabupaten Toli-toli Daerah Irigasi yang mendapatkan penanganan yakni Daerah Irigasi Silondou.
Sementara untuk Kabupaten Sigi pada tahun 2025 mendapatkan bantuan APBN untuk menangani 16 Daerah Irigasi melalui Inpres no 2 tahun 2025
Sebanyak 16 Daerah Irigasi tersebut tersebar di sejumlah desa yakni;
1. Daerah Irigasi Bimba
2. Daerah Irigasi Bahagia
3. Daerah Irigasi Kekoe II
4. Daerah Irigasi Patimbe
5. Daerah Irigasi Wera
6. Daerah Irigasi Bobo
7. Daerah Irigasi Kekoe I
8. Daerah Irigasi Baluase
9. Daerah Irigasi Ampera
10. Daerah Irigasi Tuva
11. Daerah Irigasi Pulu
12. Daerah Irigasi Rarampadende
13. Daerah Irigasi Sungai Kinore
14. Daerah Irigasi Gimpu
15. Daerah Irigasi Kalukutinggu
16. Daerah Irigasi Jono
Total keseluruhan Inpres Irigasi Tahap III yakni sebanyak 31 Daerah Irigasi dengan biaya sebesar Rp. 87. 358. 576. 900 miliar yang dimenangkan oleh PT. Nindya Karya (Persero)
INPRES IRIGASI TAHAP II TAHUN 2025
Sementara untuk tahap II Inpres Irigasi di Sulawesi Tengah Satuan Kerja SNVT PJPA WS Palu - Lariang, WS Parigi Poso, WS Kaluku - Karama dengan lokasi pekerjaan tersebar di 7 Kabupaten, untuk tahap 1 sebanyak 19 Daerah Irigasi, sedangkan g pada tahap 2 sebanyak 2 Daerah Irigasi
Berikut sebaran lokasi pekerjaan, D.I Salumpaga di Kabupaten Toli-toli, D.I Binontian, D.I Kamalu, D I Malomba Ogowele, D.I Buluminung, D I Salae, D IKombo, D.I Tongolobibi, D I Siboang, D.I Watatu, D.I Parigimpu, D.I Korontua, D.I Kamarora, D.I Hanggira, D.I Tamboli, D.I Korobono, D.I Salukaya, D.I Mpoa, D.I Waru Lamala, D.I Mepanga Hilir serta Daerah Irigasi Puna Kiri.
Kepala SNVT PJPA WS Palu - Lariang, WS Parigi Poso, WS Kaluku - Karama Sopyan Muhammad,. ST,. MT menjelaskan, rehabilitasi tahap II Inpres Irigasi kewenangan daerah di provinsi Sulawesi Tengah dengan target fisik sebesar 30,72 Hektar dengan luas layanan sebesar 2,699,6 Hektar dan saat ini progres fisik sudah mencapai 25,00 persen
Menurutnya, inpres irigasi bertujuan untuk mendukung program swasembada pangan secara nasional melalui peningkatan infrastruktur irigasi di tingkat daerah dengan berfokus pada jaringan irigasi kewenangan daerah atau provinsi dan kabupaten di Sulawesi Tengah tahun 2025.
Dikatakannya, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi terutama di wilayah persawahan tada hujan.
Dengan program ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian petani dan mendukung produksitivitas hasil panen agar masyarakat menjadi sejahtera.
Selanjutnya Kasatker PJPA mengimbau kepada pihak penyedia jasa agar melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan, tepat mutu, tepat waktu serta tepat sasaran.
Sinergitas antara pemerintah dan pihak rekanan diyakini menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi yang berkelanjutan di Sulawesi Tengah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program rehabilitasi dan modernisasi jaringan irigasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi layanan air irigasi untuk mengenjot produktivitas pertanian lokal di Sulawesi Tengah, pungkasnya.
PERAN BWS SULAWESI III PALUMEWUJUDKAN ASTA CITA SWASEMBADA PAGAN
Sopyan Muhammad. ST,. MT Kepala Satuan Kerja PJPA WS Palu - Lariang, WS Parigi Poso, WS Kaluku - Karama menjelaskan, pasca gempa tahun 2018 khususnya daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi banyak mengalami kerusakan fatal. Dampaknya cukup besar, banyak areal persawahan produktif tidak bisa terairi air.
Jika tidak cepat dilakukan penanganan bisa jadi beralih fungsi karena diketahui sebagian daerah irigasi Gumbasa sudah berhimpitan dengan permukiman yang cukup padat di Kabupaten Sigi dan Kota Palu.
Langkah cepat pemerintah meminimalisir dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman adalah melakukan penanganan seperti pembangunan, perbaikan serta perawatan jaringan irigasi untuk mengembalikan fungsi layanan irigasi menjadi optimal.
Kegiatan yang dilaksanakan tersebut terang Kasatker Sopyan Muhammad adalah memastikan air yang dibutuhkan petani ini bisa kita siapkan secara konsisten dan selalu tersedia sepanjang tahun.
Tujuannya adalah memastikan rencana tanam petani bisa sampai tiga kali tanam dalam setahun melalui sistem jaringan infrastruktur irigasi yang baik dan optimal.
" Itu menurut saya sangat terasa dan bermanfaat bagi petani di Sulawesi Tengah" pungkasnya
Pewarta: Ilyas Imran
