Waspada! Ternyata Titik Rawan Korupsi di Proyek Jalan, Berawal Dari?
Waspada! Ternyata Titik Rawan Korupsi di Proyek Jalan, Berawal Dari?
Jakarta, Respon Aktual - Waspada! Ternyata Titik Rawan Korupsi di Proyek Jalan, Berawal Dari?
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) melalui Kabag pemberitaan Ali Fikri, di hadapan sejumlah wartawan pada 18/5/ tahun 2023 menjelaskan bahwa beberapa kasus proyek jalan yang ditangani Komisi Anti Rasuah Itu, berdasarkan hasil kajian menemukan beberapa area titik rawan korupsi pada proyek pengerjaan jalan di Indonesia.
Beberapa indikasi kecurangan yang sering dilakukan pada kasus korupsi pembangunan jalan yakni berawal dari tahap perencanaan kemudian masuk ke dalam tahap penganggaran, pembangunan serta pengawasan.
Dalam tahan ini, terjadi dugaan adanya intervensi kewenangan, penyalahgunaan kewenangan, dari oknum penyelenggara, sehingga memungkinkan terjadinya dugaan suap, terjadinya dugaan permintaan fee.
Perbuatan curang diduga melibatkan pemborong, pengawas, serta oknum penyelenggara negara yang terlibat dalam paket proyek yang dijalankan.
Dengan demikian, mencermati dari banyaknya kasus korupsi proyek jalan. KPK memberikan masukan kepada Kementerian PUPR agar membuat serta mengatur regulasi terkait kepatuhan perencanaan.
Titik rawan korupsi selanjutnya yakni dari sisi perencanaan teknis seperti adanya dugaan mark up karena dari hasil pekerjaan disinyalir tidak sesuai berdasarkan rancangan teknis ( DED ), serta titik rawan korupsi selanjutnya yakni pada tahapan awal pembangunan yang diduga terjadi mark up HPS sehingga terjadi kenaikan biaya, serta adanya indikasi manipulasi syarat lelang.
Dalam tahapan ini, biaya yang tinggi berbanding terbalik dengan kualitas konstruksi, misalnya dalam tahapan pembentukan badan jalan, seringkali ditemukan timbunan pilihan yang bercampur akar pohon serta batu over size serta pemadatan badan jalan yang tidak maksimal, hal ini jelas berdampak pada umur rencana pembangunan.
Sehingga dampaknya apa? Terjadi manipulasi laporan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi riil lapangan, termasuk dugaan terjadinya pekerjaan fiktif.
Demi meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek yang dibiayai dari keuangan negara, KPK mengajak masyarakat sebagai penerima manfaat untuk ambil bagian dalam pengawasan proyek, melakukan pemantauan proyek.
Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pekerjaan terhindar dari praktik-praktik kotor oknum penyelenggara pekerjaan.
Sekedar diketahui oleh masyarakat secara umum bahwa tahun 2023 khususnya di provinsi Sulawesi Tengah, beberapa proyek strategis nasional sedang digenjot pelaksanaannya.
Utamanya melalui program Inpres Jalan Daerah, nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah.
Ipres Jalan Daerah atau yang dikenal IJD, sebagai upaya untuk penanganan jalan non nasional demi memutus disparitas antar wilayah agar ekonomi masyarakat semakin maju dan berkembang.
Khusus untuk provinsi Sulawesi Tengah, tahun anggaran 2023 terdapat 15 paket fisik peningkatan jalan dan jembatan yang melekat di 4 satuan kerja Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Tengah, termasuk 4 paket kontrak pengawasan, dikutif dari laman LPSE PUPR tahun anggaran 2023.
Pewarta: Ilyas Imran
