KPK Perluas Jangkauan di 34 Provinsi, Cetak 2100 Penyuluh Tersertifikasi, Sampai Pertengahan tahun 2022.
KPK Perluas Jangkauan di 34 Provinsi, Cetak 2100 Penyuluh Tersertifikasi, Sampai Pertengahan tahun 2022.
Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menjadikan Indonesia bebas korupsi di 34 provinsi, merupakan langkah nyata yang patut diberi apresiasi tinggi.
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan musuh besar bangsa ini, namun usaha memerangi tindak korupsi tentu harus melalui berbagai upaya pencegahan, pemberantasan.
Salah satu upaya melawan perilaku koruptif di semua lini serta jangkauannya sampai ke pelosok desa, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mencetak sebayak 2.100 tenagah penyuluh anti korupsi yang sudah terverifikasi secara resmi.
Penyuluh anti korupsi tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia, dan hingga saat ini telah membentuk 40 forum anti korupsi baik dalam lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten maupun profesi.
Seperti yang dikemukakan Direktur Pendidikan dan Pelatihan anti korupsi KPK Dian Novianthi, untuk membudayakan anti korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa bekerja sendiri.
Peran itu kini berada di tangan para penyuluh sebagai perpanjangan tangan KPK dalam menyebarkan nilai-nilai anti korupsi di masyarakat.
Para penyuluh punya peran besar dan strategis untuk membangun budaya anti korupsi mulai dari bawah dengan peran dan fungsi masing-masing. Jelasnya.
Para penyuluh sebagai perpanjangan tangan KPK berasal dari berbagai latar pendidikan, yang bisa memberikan edukasi dan pemahaman betapa pentingnya melawan budaya korupsi.
Terkait dengan program tersebut, baru baru ini KPK bersinergi dengan pemerintah provinsi Gorontalo mengadakan pelatihan calon penyuluh anti korupsi yang bertempat di gedung balai Diklat Pemprov Gorontalo yang di mulai dari tanggal 6 sampai dengan 9 Juni 2022.
Para peserta berasal dari kalangan guru SMK dan SMA, inspektorat provinsi, serta dari dinas kesehatan sebanyak 39 orang.
Kegiatan ini dirangkai dengan sertifikasi penyuluh anti korupsi jalur pengalaman sebanyak 6 orang.
Dengan begitu, hingga saat ini, Pemprov Gorontalo telah memiliki 4 orang tenaga penyuluh anti korupsi.
Pewarta: Ilyas Imran | Sumber Berita KPK
