Morut, Respon Aktual - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Akmal Malik, MSi dalam kunjungannya di Kabupaten...
Morut, Respon Aktual - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Akmal Malik, MSi dalam kunjungannya di Kabupaten Morowali Utara. Jumat 21/05/21
Dalam pemaparannya, Dirjen Otonomi Daerah menguraikan tentang masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih dalam hajatan politik 2020 silam yang relatif singkat yakni hanya tiga tahun masa jabatan khususnya Kabupaten Morowali Utara.
Oleh karenanya ia mempersilakan Bupati Morowali Utara melakukan pengisian jabatan dan mutasi pejabat tanpa harus menunggu waktu enam bulan.
"Masa jabatan Bupati Morut sampai 2024 atau hanya tiga tahun menjabat. Waktunya sangat singkat." Ujarnya
Dikatakannya, agar bisa melaksanakan visi dan misi yang dijanjikan kepada masyarakat, silakan lakukan mutasi jika itu memang dibutuhkan.
Pertemuan itu turut dihadiri Bupati Morut Delis Julkarson Hehi, Wabup H. Djira K, Sekertaris Daerah Musda Guntur, Ketua DPRD Morut Hj. Megawati Ambo Asa, serta para pimpinan OPD setempat.
Diuraikanya, dengan masa jabatan yang hanya tiga tahun ditambah lagi masa pandemi Covid-19, maka seorang Kepala Daerah termasuk Bupati Morut harus membentuk tim yang solid dan kreatif.
Kalau perlu katanya. Bupati bisa membuat kontrak kinerja kepada para pejabat dengan konsekwensi tertentu.
"Kalau mencapai atau melebihi target silakan beri reward. Begitu pula sebaliknya," jelasnya.
Akmal Malik menegaskan, dengan kondisi negara yang demikian sulit sebagai dampak Covid-19 berkepanjangan, mau tidak mau para ASN (aparatur sipil negara) harus kreatif, inovatif dan profesional dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Diakui, Morut memiliki sumberdaya alam (SDA) yang luar biasa. Kekayaan dan potensi ini tentu saja harus diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.
Dalam pelayanan perizinan misalnya, tentu harus diberi kemudahan dan pelayanan yang cepat agar para investor merasa nyaman dan terlayani dengan baik," jelas Akmal.
Pada kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan tentang rencana penghapusan jabatan eselon IV. Jabatan administratif itu dialihkan ke jabatan fungsional sebagai bentuk penyerdehanaan birokrasi.
Sementara itu, Bupati Morut Delis Julkarson Hehi sangat berterima kasih atas apa yang telah dipaparkan oleh Dirjen Otonomi Daerah tersebut, kehadiran Dirjen Otda di tempat kami merupakan kebanggaan masyarakat Morowali Utara.
Atas nama Pemerintah Daerah Morowali Utara dan masyarakat, kami sangat berterima kasih atas perhatian pak dirjen. Apalagi kedatangan beliau untuk memberikan arahan kepada kita semua tidak pakai birokrasi yang sulit, tapi hanya lewat WA (WhatsApp)," kata bupati disambut tepuk tangan meriah. Ale / Media Center Delis & Djira.
Editor Karolin Larope
